Jakarta – Pengunduran batas waktu pendaftaran capres dan cawapres Pemilu 2019 tampaknya bakal terjadi. Sampai memasuki hari pendaftaran, hitung-hitungan partai politik masih belum tuntas. Jika hanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat, pendaftaran akan diperpanjang hingga empat belas hari.

Koalisi Petahana Presiden Joko Widodo yang mengklaim mendapatkan dukungan dari sembilan partai tampak belum yakin mendeklarasikan pasangan calon usungan. Di menit akhir atau perpanjangan waktu, berbagai kejutan pun bisa saja terjadi.

Presidential threshold (PT) 0% atau pencalonan Jusuf Kalla kembali sebagai cawapres mungkin saja mendapat legitimasi Mahkamah Konstitusi. Selain itu, menit-menit akhir dapat juga mengantarkan partai-partai ke dalam perhitungan baru yang tadinya tidak terbayang.

Keraguan Terbesar

Jebakan PT 20% sangat berpotensi menyandera partai-partai pendukung Joko Widodo, meskipun secara kasat mata aturan tersebut tampak membatasi gerak barisan penantang. Kemunculan pasangan calon alternatif jadi tampak nyaris mustahil, meski kemungkinan masih tetap ada.

Tentunya, pertarungan Jokowi melawan Prabowo di 2019 lebih dari sekadar tanding ulang. Aturan main pemilu yang baru mengharuskan setiap pemain kembali beradaptasi dalam melakukan kalkulasi.

Meski selalu punya elektabilitas paling tinggi, pihak Presiden Jokowi belum bisa tidur dengan nyenyak. Hingga menit akhir, partai-partai pendukung Jokowi tampak belum mendapatkan kesepakatan nilai kontrak yang memuaskan. Sehingga, isu berbeloknya PKB dari koalisi petahana semakin berembus kencang.

Keraguan terbesar tentu bersumber dari Presiden Jokowi sendiri. Tidak ada jaminan partai pengusung mampu mengamankan kebijakan-kebijakan strategisnya setelah terpilih nanti. Sebelum hasil pemilu dirilis pada April, Jokowi tidak pernah tahu seberapa besar nanti kekuatan partai-partai pengusungnya di parlemen.

Proses kandidasi Capres-Cawapres berpatokan pada angka imajiner yang sangat politis. Sumbangan threshold yang didapatkan oleh pasangan calon presiden bukanlah angka riil yang merupakan representasi dari kekuatan partai di parlemen untuk lima tahun ke depan.

Berbeda dengan Pemilu 2014, angka yang dimiliki partai politik untuk mengusung pasangan kandidat presiden merupakan kekuatan definitif. Dalam aturan main sebelumnya, hasil pemilu legislatif menjadi pertimbangan untuk menentukan arah koalisi. Sedangkan sekarang, pencalonan presiden mengacu kepada angka yang murni sekedar hasil kesepakatan antarpolitisi.

Ketika PDIP memperoleh suara Pemilu Legislatif 2014 sebesar 19%, maka angka tersebut secara otomatis menjadi jaminan kekuatan dukungan parlemen bagi Presiden Jokowi selama lima tahun berkuasa. Oleh karena itu, komposisi kabinet pun bisa langsung dihitung jelang pencalonan capres-cawapres.

Sementara hari ini, Jokowi tentu tidak bisa menawarkan pembagian kue yang proporsional menjelang masa pencalonan. Apalagi, sebagian besar partai pendukung petahana berisiko tidak akan memiliki kursi signifikan di legislatif.

Lihat saja hasil-hasil survei terakhir, beberapa partai pendukung petahana memiliki status siaga satu. Partai Hanura yang baru saja melewati konflik internal misalnya, harus siap-siap ditendang Jokowi setelah pemilu April nanti. Tidak akan ada faedahnya buat Jokowi memasukkan partai dengan angka nol koma menjadi bagian dari kabinetnya.

Merujuk pada kebiasaan Presiden membagi-bagikan sertifikat, Partai Hanura tak ubahnya pemegang surat tanah yang sudah kehilangan lahan. Menjadi pengusung saat kandidasi, namun dianggap “timun bungkuk” ketika petahana memenangkan pemilu nanti.

Tidak semua partai politik menikmati coat-tail effect dari keunggulan Jokowi. PDIP tentunya merupakan penikmat dampak terbesar. Sementara, partai pendukung lainnya hanya menjadi bagian dari sukacita.

Kepanikan tampak juga menyerang Partai Nasdem. Kerena dampak ekor jas Jokowi yang ternyata tidak terlalu mengangkat elektabilitas, mereka pun merekrut sebanyak-banyaknya selebritis dan membajak anggota DPR petahana partai lain sebagai pendulang suara. Nasdem pastinya tidak mau kehilangan daya tawar, seperti yang akan dialami oleh Partai Hanura.

Berbagai hasil survei memperlihatkan paling tidak hanya ada tiga partai pendukung yang akan memiliki capaian menjanjikan untuk mengawal pemerintahan Jokowi selama lima tahun ke depan, yakni PDIP, Golkar, dan PKB. Sisanya, menembus angka 5% saja sudah terasa seperti mukjizat.

Peluang Besar

Berbeda dengan partai-partai pendukung pemerintahan, pihak penantang malah memiliki peluang besar menjadi bagian dari kekuasaan. Jika jumlah kursi parlemennya menjanjikan, Jokowi tentu tidak berpikir panjang untuk mengajak bergabung di kursi kabinet.

Partai-partai semenjana pendukung Jokowi pun harus siap ditendang kapan saja. Mereka tidak akan punya banyak argumentasi untuk mempertahankan diri di dalam lingkar istana. Politisi rasional seperti Jokowi tentu tidak akan ragu-ragu melakukannya.

Sementara itu, dampak elektoral Prabowo bisa saja terdistribusi relatif merata kepada semua partai pendukungnya. Sejauh ini, hanya empat partai yang memberi sinyal sebagai penantang. Untuk berebut efek ekor jas, kompetisi antarpartai penantang tentunya tidak seberat apa yang dialami koalisi pemerintah dengan sembilan partainya.

Selain itu, ada banyak tokoh berpengaruh berada di belakang poros Prabowo yang berpotensi memberikan angka kepada masing-masing partai pengusung. Amien Rais dapat memberi sumbangan elektoral kepada PAN. Salim Assegaf yang disebut-sebut sebagai cawapres akan berpengaruh pada capaian PKS. Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti bakal mendongkrak Partai Demokrat. Tentunya, Prabowo sendiri yang akan mengangkat elektabilitas Partai Gerindra. Perolehan masing-masing partai penantang tentu akan jauh lebih menjanjikan, meski capresnya kalah.

Jika petahana kembali berkuasa, Partai Gerindra dan Partai Demokrat bisa saja menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Pilihan tersebut menjadi realistis bagi partai penantang untuk mengumpulkan kekuatan menjelang 2024, pertarungan baru tanpa petahana.

Di periode kedua, Jokowi tentu ingin dukungan yang kuat dari parlemen agar mempermudah pekerjaan untuk meninggalkan monumental legacy. Tentunya, tidak ada tempat untuk partai-partai bersuara kecil duduk di kursi empuk kabinetnya nanti.

Tidak mengherankan, Jokowi tampak begitu menikmati permainan di menit akhir. Petahana terkesan tidak mau ditekan oleh partai pendukung soal penentuan nama cawapres atau pembagian kursi-kursi menteri. Sebab, dukungan partai pendukungnya belum tentu memiliki dampak besar setelah petahana kembali berkuasa.

Namun, skenarionya akan berbeda jika poros Prabowo yang jadi juara. Sebagian besar partai pendukung Jokowi bisa saja tidak dianggap. Koalisi Prabowo hanya perlu menarik satu dari tiga partai dominan pendukung petahana agar menjadi pemegang kekuatan mayoritas di DPR, bisa saja itu Partai Golkar atau PKB.

Tidak akan ada pembagian posisi hari ini. Angka imajiner yang digunakan parpol-parpol untuk mendukung capres-cawapres tidak mewakili kekuatan mereka di parlemen selama lima tahun ke depan. Partai-partai yang sekarang sedang menikmati pesta belum tentu mendapatkan kursi dalam jamuan makan para raja. Sebaliknya, partai-partai yang sedang menahan haus dan lapar malah bisa saja duduk paling dekat dengan meja penguasa.

Sumber : Detik

TERTARIK UNTUK BERMAIN GAME POKER ONLINE? Langsung Join BOSHEPOKER...BOSHEPOKER.NET AGEN JUDI POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA INDONESIA 2018 BOSHEPOKER adalah sebuah situs layanan permainan game dengan alternatif baru yaitu secara online, baik melalui web ataupun mobile. Nikmati pengisian saldo kapan saja di mana saja - 24/7

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here