Jakarta – Mediasi Partai Bulan Bintang (PBB) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) buntu. Sempat terjadi keributan dalam mediasi yang digelar di kantor Bawaslu itu.

Mediasi digelar secara tertutup itu dimulai 16.36 WIB, Senin (30/7/2018). Mediasi berlangsung sekitar 20 menit.

Dalam mediasi, Yusril didampingi pengacara dari PBB. Sedangkan pihak KPU dihadiri komisioner KPU Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting Manik. Mediasi dipimpin anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dan Rahmat Bagja.

Keributan terdengar mulai terjadi di dalam ruangan mediasi. Komisioner KPU terlihat lebih dulu keluar meninggalkan ruangan, kemudian dikuti oleh PBB.

Sekjen PBB Afriansyah Nooer terlihat mendorong Komisioner KPU Ilham Saputra. Dia juga mengatakan akan melaporkan KPU ke Bareskrim.

“Kayak kami aja yang pernah salah, partai lain nggak pernah salah. Besok ke Bareskrim, ribut, bubar ini negara,” ujar Afriansyah.

Seseorang tampak menenangkan Afriansyah. Masih belum reda emosinya, Afriansyah juga menunjuk Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat Evi dan rombongan KPU masuk ke dalam lift.

Namun, KPU selaku pihak tidak merespons pernyataan-pernyataan dari Afriansyah. Baik Evi maupun Ilham hanya diam dan langsung meninggalkan lokasi.

Sementara itu, Yusril menyebut pihak KPU tidak profesional. Hal ini disebabkan komisioner KPU tidak dapat menunjukkan surat kuasa dan surat tugas menjalankan mediasi.

“Sebelum mediasi dimulai kami tanya, KPU kan anggotanya 7 orang, yang hadir dua orang, dua orang ini bisa nggak mengambil keputusan. Dia bilang kami ditunjuk oleh komisioner yang lain. Kalau ditunjuk mana surat tugasnya, kami hadir dengan surat kuasa DPP PBB, mana surat kuasa KPU dan surat tugasnya,” kata Yusril.

“Inikan kita memasuki persidangan dengan yang lain kalau kalian tidak mempunyai surat kuasa dan surat tugas jadi kalian siapa. Kita menganggap KPU bekerja tidak profesional,” sambungnya.

Kemudian, PBB menyatakan akan melaporkan KPU ke Bareskrim. PBB merasa ada diskriminasi yang dilakukan KPU. Yusril mengatakan pelaporan ini dilakukan agar KPU tidak sembarangan bekerja.

“Karena ada perlakuan diskriminatif ada kecurangan seperti itu terpaksa kami harus laporkan polisi, tindak KPU itu jangan sembarangan bekerja, seenaknya,” tutur Yusril.

Terkait hal ini, KPU menegaskan pihaknya tidak memerlukan surat kuasa dalam mediasi. Sebab KPU menganut kolektif kolegial.

“Kita (komisioner KPU) kan orang yang ditunjukkan dalam proses hukum tadi, termohonlah. Kita kan bagian kolektif kolegial sehingga untuk proses mediasi tidak perlu juga surat kuasa, kecuali diajudikasi,” kata komisioner KPU Ilham Saputra di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (30/7/2018).

Ilham mengatakan pimpinan mediasi yang juga anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, menyatakan KPU tidak memerlukan surat kuasa. Tapi PBB, menurutnya, tetap meminta adanya surat kuasa.

“Pimpinan sidang Pak Rahmat Bagja juga sudah menyampaikan seperti itu, tapi yang bersangkutan ngotot,” ujar Ilham.

Dia mengatakan KPU sudah sepakat dan siap melakukan mediasi terkait sengketa yang diajukan PBB. Namun, karena deadlock, mediasi gagal dilakukan.

Sebelumnya, KPU mengatakan tak memverifikasi berkas sejumlah bacaleg PBB. Alasannya, PBB telat mendaftarkan para bacalegnya itu.

PBB mendaftarkan 415 bacaleg untuk 80 dapil. Namun hanya 56 dapil yang dilanjutkan ke tahap penelitian karena terlambat mendaftar.

Tonton juga video: ‘Ini Rekap Pengajuan Bakal Caleg Anggota DPR RI’

Sumber : Detik

TERTARIK UNTUK BERMAIN GAME POKER ONLINE? Langsung Join BOSHEPOKER...BOSHEPOKER.NET AGEN JUDI POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA INDONESIA 2018 BOSHEPOKER adalah sebuah situs layanan permainan game dengan alternatif baru yaitu secara online, baik melalui web ataupun mobile. Nikmati pengisian saldo kapan saja di mana saja - 24/7

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here