Semarang – Salah seorang komisioner KPID Jawa Tengah dianggap tidak netral dalam Pilgub Jawa Tengah. Komisioner tersebut membantu pemenangan salah satu paslon.

Kasus ketidaknetralan oknum KPID Jateng bernama Tazkiyatul Mutmainah itu ditangani internal dan saat ini masih ditangani dan dikaji oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah.

“Tidak pernah merekomendasikan untuk menghentikan (dipecat). Karena yang bisa menghentikan DPRD. Kita lapor ketidaknetralan dalam menjalankan tugas,” kata ketua KPID Jateng, Budi Setyo Purnomo saat dihubungi wartawan, Minggu (27/5/2018).

Ia menjelaskan, komisioner yang akrab disapa Iin itu tercantum dalam salah satu tim sukses Paslon Gubernur-Wakil Gubernur Sudirman-Ida. KPID Jateng kemudian menggelar rapat pleno untuk mendengar klarifikasi.

“Kita telisik, ternyata beliau itu pada Januari lalu tercantum dalam SK timses salah satu calon, nomor 188 namanya lengkap itu. Setelah itu kita pleno untuk mengkarifikasi tentang keterlibatan beliau. Katanya itu namanya dicatut, kalau dicatut mohon segera klarifikasi suruh coret dan klarifikasi ke publik,” terang Budi.

Setelah itu, lanjut Budi, ternyata tidak mengubah sikap komisioner yang juga menjabat ketua Fatayat NU itu dan konsolidasi dengan tim sukses Paslon nomor 1 masih berjalan.

“Setelah pejalanan itu, tidak mengubah apa-apa. Konsolidasi mbak Iin dan timses paslon 1 tetap berjalan. Publik dan kami dapat bukti foto. Kita pleno lagi, ini gimana,” pungkasnya.

Dalam pleno kedua, internal KPID memberikan pilihan terhadap yang bersangkutan yaitu memilih mundur dari KPID atau mundur dari tim sukses dan ketua Fatayat NU Jateng.

“Fatayat melekat di mbak Iin kan bisa digunakan memperkuat pasangan itu,” tegasnya.

Mbak Iin, lanjut Budi, ternyata meminta waktu 1 minggu namun tetap tidak ada jawaban sehingga digelar lagi rapat pleno. Laporan ke DPRD Jateng pun dilakukan agar diambil sikap terhadap Iin.

“Kita kembalikan ke DPRD karena sesuai Undang-undang penyiaran, komisioner tidak bisa menghentikan komisioner lain. Kita beri laporan ke DPRD, silakan ini dikaji. Kajian DPRD dan tim setwan dan tim hukum DPRD itu memutuskan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan. Usulan itu ke Gubernur dalam hal ini Plt (pelaksana tugas). Bola ada di Plt, mau dihentikan atau tidak itu domain Plt,” terang Budi.

Hingga saat ini Iin masih aktif sebagai komisioner KPID Jateng. Menurut Budi, sesuai hasil rapat pleno, yang bersangkutan melanggar pasal 10 huruf c Undang-undang Penyiaran.

“Masih aktif dan disinyalir masih konsolidas. Itu yang mmbuat publik dan pers bertanya kok tidak ada tindakan,” katanya.

Menanggapi hal itu, anggota komisi A DPRD Provinsi Jateng, Sriyanto Saputro mengatakan seharusnya ada Bawaslu yang ikut andil jika ada ketidaknetralan PNS dalam Pilgub.

“Politik kan ada bawaslu, kecuali Tazkiyatul terlibat kampanye menggunakan radio, menginstruksikan. Aduannya ikut tim kampanye,” kata Sriyanto.

Selain itu menurut Sriyanto seharusnya komisi A DPRD Jateng tahu dan juga andil terkait masalah itu. Sehingga jika ketua DPRD melayangkan surat ke Plt Gubernur, maka komisi A akan protes.

“Kalau misal ketua DPRD membuat surat, akan saya protes karena yang menyeleksi (komisioner KPID) komisi A,” tegas sekretaris DPD Gerindra Jateng itu.

Sementara itu Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Fajar SAKA mengatakan memang belum ada laporan ke Bawaslu soal masalah itu. Namun karena sudah ditangani internal, Bawaslu menghormati keputusannya.

“Karena sudah ditangani institusinya langsung, kami menghargai KPID Jateng dan KPI Pusat,” kata Fajar.

Sumber : Detik

TERTARIK UNTUK BERMAIN GAME POKER ONLINE? Langsung Join BOSHEPOKER...BOSHEPOKER.NET AGEN JUDI POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA INDONESIA 2018 BOSHEPOKER adalah sebuah situs layanan permainan game dengan alternatif baru yaitu secara online, baik melalui web ataupun mobile. Nikmati pengisian saldo kapan saja di mana saja - 24/7

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here