Jakarta – KPK menyerahkan soal eks koruptor yang maju sebagai caleg kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakatlah yang berhak menilai hal tersebut.

“Kalau di sisi penindakan, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Katakan dia sudah divonis. Dia sudah menebus dosanya. Kita nggak boleh ngomong apa-apa. Tapi kalau dari sisi pencegahan, di mana-mana perlu track record orang. Tapi kalau orang itu berubah, apa KPK mesti mencampuri itu? Ya nggak juga. Nanti masyarakat yang menilai,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/7/2018).

Tonton juga video: ‘Belum Ada yang Menggugat PKPU Eks Koruptor Dilarang Nyaleg’

+

Saut mengatakan ada kemungkinan seseorang bisa berubah menjadi lebih baik. Pilihan caleg, menurutnya, menjadi hak masyarakat.

“Tapi juga kita harus bahas juga ada orang yang sudah tobat. Masak kita benci yang sudah tobat. Tapi kalau rakyat pemaaf, ya nggak apa-apa. Itu pilihan rakyat,” tuturnya.

KPU sebelumnya membuat aturan soal larangan eks koruptor nyaleg. Aturan itu tertuang dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

PKPU itu kemudian digugat sejumlah pihak lewat uji materi ke Mahkamah Agung. Setidaknya ada lima gugatan terkait PKPU itu, yakni Patrice Rio Capella, Darmawati Dareho, Al Amin Nasution, Sarjan Tahir, dan Wa Ode Nurhayati.

Sumber : Detik

TERTARIK UNTUK BERMAIN GAME POKER ONLINE? Langsung Join BOSHEPOKER...BOSHEPOKER.NET AGEN JUDI POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA INDONESIA 2018 BOSHEPOKER adalah sebuah situs layanan permainan game dengan alternatif baru yaitu secara online, baik melalui web ataupun mobile. Nikmati pengisian saldo kapan saja di mana saja - 24/7

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here